Kotaagung (Lampost.co) — Dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat nelayan dengan menciptakan inovasi sesuai perkembangan zaman, Komisi II DPRD Tanggamus menggali informasi ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan potensi kekayaan laut di Tanggamus agar penghasilan nelayan yang merupakan profesi mayoritas di kabupaten setempat meningkat.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Tanggamus ini dipimpin Ketua Komisi II Fakhruddin Nugraha dan Wakil Ketua I Irwandi Suralaga beserta anggota. Rombongan disambut Eny Suparyani selaku kepala Bidang Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta.
Ketua Komisi II DPRD Tanggamus Fakhruddin Nugraha menyampaikan maksud dari kunjungan ini adalah bertukar informasi terutama tentang peningkatan potensi hasil laut. Sebab, Tanggamus memiliki wilayah perairan laut yang luasnya mencapai 1.799,50 kilometer persegi dengan pantai sepanjang 200 kilometer di Teluk Semaka sebagai muara dari 2 aliran sungai besar, Way Sekampung dan Way Semaka.
Kondisi ini menggambarkan bagaimana tingginya potensi kelautan dan perikanan di Tanggamus. Sehingga perlu perhatian khusus untuk menggali informasi dalam memaksimalkan manfaatnya serta menyejahterakan para nelayan.
“Sehingga kami sedikit banyaknya membutuhkan informasi tentang cara dan inovasi yang saat ini berjalan di Jakarta untuk kami terapkan di Tanggamus,” katanya, Jumat, 14 Februari 2020.
Menanggapi ini, Kabid Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Eny Suparyani mengatakan jika kondisi perikanan Jakarta dan Lampung tidak jauh berbeda. Jakarta banyak memberikan inovasi dan insentif terhadap nelayan kecil.
Hal yang diberikan, seperti membuka sentra perikanan, memberikan alat tangkap bagi nelayan skala kecil, dan memberikan rekomendasi daerah/lokasi tangkapan ikan bagi nelayan. Kemudian mempermudah penerbitan izin usaha perikanan tangkap dan memberikan insentif untuk nelayan andon (nelayan lintas wilayah).
“Serta memberikan pembinaan kepada kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap dan menerapkan retribusi 0% bagi nelayan kecil,” ujarnya.
Saat dimintai keterangannya, anggota Komisi II DPRD Tanggamus Joni Ansonet juga menjelaskan soal konsep perlindungan dan pengawasan bagi nelayan kecil yang berlaku di Jakarta. Dalam hal ini dinas menggaet Polair untuk melaksanakan patroli dan memberikan sanksi kepada nelayan yang melakukan aktivitas ilegal dan penjualan ikan dilindungi.
Anggota Komisi II DPRD Tanggamus, Didik Setiawan, menambahkan hasil dari kunjungan ini untuk kemudian akan coba diterapkan di Tanggamus. Di samping meningkatkan kesejahteraan nelayan juga berinovasi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) Tanggamus.
